14 Comments

  1. penjelasannya sangat mudah dipahami dan sangat applicable, salut untuk penulis dan tim.

      1. sedik nambah pak Author…
        Hari kalender dalam suatu proyek, terhitung dari masa penendatangan kontrak atau dari SPMK…?
        tks B4

  2. apakah bisa didalam kontrak disebutkan tanggal berakhirnya pekerjaan saja tanpa disebutkan tanggal dimulainya Pekerjaan.
    Misal : dalam Pasal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disebutkan ” Pekerjaan harus selesai paling lambat tanggal 15 Oktober 2015″. Padahal kita belum tahu kapan Perjanjian akan ditandatangani dan ditanggali dan Surat Perintah Kerja juga belum akan diterbitkan apabila kontrak belum ditandatangani.

    Terima kasih.

    1. Andy Wijaya
      Author

      Terima kasih atas atensinya Pak Henry, dan mohon maaf jika saya baru bisa menjawab pertanyaannya sekarang.
      Menurut pendapat saya, kontrak dalam bentuk pekerjaan apapun tidak dapat hanya disebutkan waktu berakhirnya saja, karena sesuai dengan Perpres 54/2010 dan perubahan-perubahannya, di antara periode penandatanganan kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan penerbitan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan konstruksi dan Surat Pesanan (SP) untuk pengadaan barang dalam waktu 14 hari setelah penandatangan kontrak. Dokumen tersebut menjadi penting, karena mencantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak (Perka LKPP Nomor 14/2014). Periode pelaksanaan pekerjaan menjadi alat pengendalian pemberi kerja untuk menentukan kapan pekerjaan akan dilaksanakan.

  3. Tugas Dan fungsi team panitia PHO Itu apa sih sbnrnya ?

    1. Andy Wijaya
      Author

      Terima kasih atas atensinya Pak Iqbal Rimar, dan mohon maaf jika saya baru bisa menjawab pertanyaan anda sekarang.
      Tim PHO (Provisional Hand Over) atau Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), merupakan panitia/pejabat yang ditunjuk dan disusun oleh PA/KPA dalam hal telah disampaikan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK yang berfungsi sebagai penilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Tugas pokok tim PPHP adalah sebagai berikut:
      1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
      2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
      3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

  4. Apakah SK PHO dan FHO Bisa digabung, atau terpisah sknya pak

  5. apakah kontrak yg ditandangani oleh kedua belah pihak yaitu penyedia jasa (direktur) dan PPK (pd dana APBD) tidak perlu(ikut) diketahui(ditandatangani) oleh kepala dinas sbg pimp.instansi sekaligus selaku PA karena karena PPK adalah staf & tdk punya kuasa thdp Anggaran (membayar)

  6. Bagaimana jika pihak yang menyewa barang maupun jasa tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar dengan dalih masa kontrak telah berakhir? Mohon pendapatnya

  7. Dalam kontrak payung/kontrak induk yang berlaku 1 tahun telah disepakati tarif atau harga satuan pekerjaan dengan volume hanya perkiraan, apakah jaminan pelaksanaan masih diperlukan? Dan berapa nilainya?

  8. Setelah PHO, keamanan Barang dan bangunan menjadi tanggung Jawab siapa?? mohon penjelasanya.

  9. pak andy saya menghadapi keadaan seperti ini: saya menemukan kontrak pengadaan konsultan feasibility studi yang terdiri dari 2 fase dan ada beberapa termin pembayaran. nah masalah muncul ketika kontrak tidak ada kejelasan (diputus/ termination atau tidak) tapi sudah dibayar seluruhnya fase 1 dengan 2 termin pembayaran. namun karena ini kontrak lump sump maka saya sebagai PPK kebingungan menilai apakah atas fase 1 yang 2 termin pembayaran tersebut yang telah saya bayar telah sesuai dengan aturan yang berlaku karena awalnya ini kontrak lump sum jadi saya tidak terlalu fokus pada penguatan alasan-alasan kenapa termin 1 dibayar 10% dan termin 2 dibayar 20% dan kami juga sedang diaudit dan sementara ini auditor menilai bahwa kami lebih bayar atas total termin 1 dan 2 karena kualitas inputnya tidak mencerminkan output termin 1 dan 2.

    mohon bantuannya pak. saya kesulitan menjelaskan ke auditor cara menghitung kenapa dibayar 10% dan 20%. tks byk.

  10. Mohon info..bagaimana hukum dan peraturan ny bila FHO melebihi dari batas waktu masa pemeliharaan..terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.